Disdik Kabupaten Kediri Telah Klarifikasi Isu Honor Honorer: Verifikasi Berjalan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pemotongan honorarium tenaga kependidikan Non ASN di SMP Negeri 1 Purwoasri. Hal ini disampaikan pada media ini hari Jumat, (19/02/2026).
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan telah menjalankan prosedur klarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin, sebelumnya telah merespons cepat informasi yang masuk dengan menugaskan tim untuk melakukan pengecekan lapangan. Menurutnya, setiap laporan harus diverifikasi secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di masyarakat.
“Setiap informasi tentu kami tindak lanjuti. Tetapi proses pemeriksaan membutuhkan waktu karena harus memastikan fakta di lapangan secara utuh,” jelasnya dalam keterangan sebelumnya (Jumat, 13/02/2026).
Komitmen Profesional dan Berimbang
Disdik menegaskan komitmennya untuk melindungi semua pihak, baik tenaga honorer maupun institusi sekolah. Dalam banyak kasus administrasi pendidikan, kata sumber internal, sering kali muncul kesalahpahaman terkait mekanisme pengelolaan kegiatan sekolah yang sebenarnya bersifat sukarela atau berbasis kesepakatan internal.
Karena itu, pemerintah daerah memilih pendekatan hati-hati agar tidak merugikan nama baik pihak tertentu sebelum ada kepastian fakta.
Legislatif Diharapkan Dukung Proses
Sejumlah anggota legislatif dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sebelumnya juga meminta investigasi dilakukan. Disdik menilai dorongan tersebut sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kediri.
Anggota DPRD dari Partai NasDem, Lutfi Mahmudiono, menyampaikan agar praktik yang merugikan honorer dihentikan jika terbukti. Disdik menilai pernyataan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah daerah yang mengedepankan kesejahteraan tenaga pendidikan.
Transparansi Setelah Proses Selesai
Disdik memastikan hasil pengecekan akan disampaikan setelah proses klarifikasi rampung. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akurasi informasi sekaligus menghindari kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat pendidikan di Jawa Timur.
“Prinsip kami jelas, jika ada pelanggaran pasti ada tindakan. Tetapi kalau tidak terbukti, maka nama baik pihak sekolah juga harus dipulihkan,” tegasnya.
Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi pemeriksaan dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, demi menjaga kondusivitas dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar