Tegaskan Kembali, SMPN 1 Ngasem Telah Sampaikan Transparansi Penggunaan Anggaran APBD
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
- print Cetak

Keterangan foto: Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno, S.Pd., M.M.Pd., saat memberikan penjelasan atas penggunaan APBD
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kediri – mataramanpost.com Tegaskan kembali, Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno, S.Pd., M.M.Pd., telah memberikan penjelasan resmi atas narasi yang disampaikan ormas, untuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Jumat, (24/4/2026).
Dalam kesempatan ini, Berdi menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Ngasem telah dilaksanakan sesuai regulasi/ petunjuk teknis (juknis) pemerintah yang ada dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami memastikan penggunaan Dana BOS telah direncanakan secara matang melalui ARKAS dan disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah. Tidak ada pengeluaran tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Menanggapi sorotan terkait adanya anggaran sarana dan prasarana dari APBD sebesar Rp.270 juta untuk rehabilitasi ruang kelas, Berdi menjelaskan bahwa dana tersebut memiliki peruntukan berbeda dengan Dana BOS.
“Dana APBD digunakan khusus untuk rehabilitasi fisik ruang kelas, sedangkan Dana BOS diperuntukkan bagi operasional pendidikan, seperti pengadaan peralatan penunjang pembelajaran, termasuk mebel/perabot dan perangkat teknologi. Jadi tidak ada tumpang tindih,” jelasnya.
Ia juga memastikan seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun faktual di lapangan.
“Kami terbuka terhadap audit oleh pihak berwenang dan siap memberikan seluruh dokumen yang diperlukan. Namun audit resmi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Berdi menambahkan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dari kontrol sosial, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis data yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Jangan sampai informasi yang tidak lengkap justru membangun opini yang menyesatkan. Kami tetap berkomitmen menjalankan amanah pengelolaan dana pendidikan dengan penuh tanggung jawab,” demikian pungkasnya.
Adapun pihak yang berwenang melakukan audit Dana BOS meliputi Inspektorat Daerah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Dinas Pendidikan melalui mekanisme pengawasan internal.
Anggota LBH ADBIL, Margono dalam kesempatan ini menyampaikan agar masyarakat mau belajar dan bijak dalam membaca, mencermati serta memahami data, agar tidak keliru dan mampu memberikan edukasi yang benar pada masyarakat luas.
Perlu diketahui bahwa Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah sistem informasi resmi dari Kemendikbudristek untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) secara transparan dan akuntabel (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar