Pemerintah Bukan Pedagang: “Imam Muhaimin Kritik Untuk Tata Kelola Event SLG”
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mediamataramanpost.com Kritik terhadap tata kelola Pasar Ikan Hias SLG dan event “Kuno Kini 2026” di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) terus menguat. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Aliansi Penjaga Garuda, Imam Muhaimin, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan ruang publik sebagai ladang bisnis yang justru membebani masyarakat.
Menurut Imam Muhaimin, pemerintah memiliki fungsi utama sebagai pelayan masyarakat, bukan pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari aktivitas rakyat di ruang publik.
“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Pemerintah itu hadir untuk melayani, mengatur, dan melindungi masyarakat, bukan malah ikut mencari keuntungan dari kegiatan rakyat kecil,” tegas Imam, Jumat pagi (29/05/2026).
Muhaimin saat menyikapi agenda rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Kediri.
Ia menilai pengelolaan event dan kawasan publik di SLG harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menimbulkan kesan adanya komersialisasi fasilitas publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui mekanisme pengelolaan kegiatan, termasuk sistem retribusi, penggunaan anggaran, hingga alur pendapatan yang diperoleh dari event yang digelar di kawasan SLG.
“Kalau ruang publik dipakai untuk kegiatan ekonomi, harus jelas aturannya, terbuka pengelolaannya, dan jangan memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah jangan sampai terkesan menjadi pedagang di atas kepentingan rakyat,” ujarnya.
Imam Muhaimin juga mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Kediri yang memfasilitasi rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD dan koalisi LSM. Ia berharap forum tersebut benar-benar menghasilkan evaluasi yang objektif demi perbaikan tata kelola kawasan SLG ke depan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui surat Sekretariat Daerah tertanggal 26 Mei 2026 mengundang sejumlah kepala OPD untuk menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama Komisi II DPRD Kabupaten Kediri pada Jumat, 29 Mei 2026.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut surat dari koalisi LSM, di antaranya LSM PPI, Semesta Alam Lestari, Pusdamasa, serta Barisan Pengamat Kebijakan Publik terkait permohonan audiensi evaluasi tata kelola Pasar Ikan Hias SLG dan transparansi event “Kuno Kini 2026”.
Aliansi Penjaga Garuda menilai hasil rapat nantinya harus menjadi momentum pembenahan pengelolaan ruang publik agar fungsi pelayanan pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas (red
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar