Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » 1.000 Massa Siap Geruduk, Khadiri Nggugat Nagari: Bawa 21 Tuntutan, Mulai Pajak sampai Dugaan Penyimpangan Hukum

1.000 Massa Siap Geruduk, Khadiri Nggugat Nagari: Bawa 21 Tuntutan, Mulai Pajak sampai Dugaan Penyimpangan Hukum

  • account_circle MP
  • calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KEDIRI – mataramanpost.com – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai persoalan publik di Kabupaten Kediri bakal disuarakan melalui aksi damai Aliansi Rakyat Khadiri (ARK), Selasa (17/11/2026). Tidak tanggung-tanggung, aliansi tersebut memperkirakan sekitar 1.000 massa akan turun ke jalan dengan membawa 21 tuntutan yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Mengusung tajuk Khadiri Nggugat Nagari, aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri, sejumlah titik aksi meliputi Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.

Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, memperkirakan massa yang terlibat mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka direncanakan menggunakan berbagai armada, di antaranya sekitar 100 dump truck, sepeda motor, mobil komando, serta truk panggung. Aksi juga akan dilengkapi perangkat pengeras suara, baliho, bendera, dan drone.

Tubagus menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi untuk menarik perhatian publik. Menurutnya, gerakan itu merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Kami tidak sedang mencari panggung, apalagi sekadar membuat kegaduhan. Kami datang untuk menyuarakan keresahan rakyat. Jangan sampai pemerintah terlalu nyaman dengan laporan keberhasilan, sementara di bawah masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan slogan,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, 21 tuntutan yang dibawa ARK merupakan persoalan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Mulai dari beban pajak, pendidikan, pengelolaan anggaran, persoalan agraria, pertambangan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.

Salah satu tuntutan yang disorot adalah penurunan pajak yang dinilai membebani masyarakat. Di sektor pendidikan, ARK meminta penghentian segala bentuk pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum serta mendesak transparansi penggunaan dana BOS, BOSP, dan BPOPP.

Aliansi tersebut juga meminta pengusutan dugaan pemotongan anggaran pada setiap gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kediri. Mereka mendesak keterbukaan sumber pembiayaan, penggunaan anggaran, hingga pengelolaan koperasi.

Sementara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ARK meminta evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya tidak didominasi kepentingan pemodal maupun politik. Perlindungan terhadap UMKM, relawan, tenaga pelaksana, dan penerima manfaat juga menjadi bagian dari tuntutan.

Di bidang penegakan hukum, ARK mendesak aparat mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Termasuk dugaan praktik suap dalam seleksi perangkat desa yang diminta untuk diusut tuntas, berikut pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dan aliran dananya.

“Kami ingin hukum berdiri tegak, bukan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika ada dugaan penyimpangan, usut secara terbuka. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jangan biarkan persoalan menggantung hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah maupun penegak hukum,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, persoalan agraria dan lingkungan juga menjadi perhatian serius. ARK meminta evaluasi penguasaan serta pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU), percepatan reforma agraria dan redistribusi tanah, serta perlindungan lahan sawah demi menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kediri.

Aktivitas pertambangan, kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, limbah industri, hingga dampak eksploitasi sumber daya alam juga masuk dalam daftar tuntutan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi perizinan pertambangan dan menindak aktivitas yang terbukti merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.

Di sektor pembangunan, aliansi mendesak audit proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi hingga gedung pemerintah. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, proses tender, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), transparansi APBD, pengelolaan BUMD dan aset daerah, pelayanan kesehatan, serta optimalisasi fasilitas bagi penyandang disabilitas turut menjadi bagian dari 21 tuntutan tersebut.

ARK juga meminta pemerintah lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, UMKM, pengusaha, dan potensi masyarakat Kediri dalam setiap proyek pembangunan maupun investasi daerah.

Tubagus menilai, anggaran negara maupun daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban penyelenggara pemerintahan.

“Anggaran negara dan daerah itu berasal dari uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui ke mana uang tersebut digunakan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai transparansi hanya menjadi jargon, sedangkan masyarakat kesulitan mendapatkan penjelasan ketika mempertanyakan kebijakan maupun penggunaan anggaran,” tandasnya.

Ia berharap aksi tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Kediri dan DPRD untuk membuka ruang dialog serta memberikan jawaban konkret terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami tidak ingin Kediri hanya terlihat maju dari luar, tetapi persoalan mendasar masyarakat justru terabaikan. Pembangunan harus dirasakan rakyat, kesempatan kerja harus berpihak kepada warga lokal, UMKM harus dilindungi, dan pelayanan publik harus benar-benar memudahkan masyarakat. Rakyat bukan objek kekuasaan. Pemerintah harus hadir untuk melayani, bukan dilayani,” pungkasnya. (mgn)

  • Penulis: MP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inilah Kantor Baru, Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri Setelah Renovasi

    Inilah Kantor Baru, Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri Setelah Renovasi

    • calendar_month Minggu, 7 Jun 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mediamataramanpost.com DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri mulai pembangunan renovasi kantor ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua DPC sebagai tanda dimulainya pekerjaan guna memperbaiki kerusakan, juga memperbaiki fungsi ruang agar lebih meningkatkan fungsi fasilitas sebagai konsolidasi politik, penyerapan aspirasi warga dan pelayanan masyarakat. Hal ini disampaikan  ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Kediri, Ketut […]

  • Peringati Hari Bakti Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke 2, Imigrasi Kediri Gelar Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran

    Peringati Hari Bakti Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke 2, Imigrasi Kediri Gelar Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle MP
    • 0Komentar

    Jombang, mataramanpost.com –  Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Kantor Imigrasi Kediri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa 10 Nopember 2026. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat sinergi […]

  • Mas Dhito Serukan Semangat Sinergitas Wujudkan Kabupaten Kediri Bebas dari Kemiskinan Ekstrem.

    Mas Dhito Serukan Semangat Sinergitas Wujudkan Kabupaten Kediri Bebas dari Kemiskinan Ekstrem.

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-1221, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk dapat mengulang kembali sejarah kejayaan dan mewujudkan Kabupaten Kediri yang bebas dari kemiskinan ekstrem.   Mas Dhito sapaan akrabnya mengungkapkan,  Kabupaten Kediri merupakan kabupaten yang kaya sejarah dan budaya. Sejarah mencatat Kabupaten Kediri pada masa […]

  • Disdik Kabupaten Kediri Tampilkan Kentrung Kreasi Modern di Festival Kuno Kini 2026

    Disdik Kabupaten Kediri Tampilkan Kentrung Kreasi Modern di Festival Kuno Kini 2026

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui penampilan spesial bertajuk Kentrung Kreasi “Batara Guru” dalam rangkaian Festival Kuno Kini 2026 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri. Pertunjukan yang mengusung tema “Golek Kencana, Bayangan Cinta Panji” tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 17 Mei 2026, pukul […]

  • Wali Kota Kediri, Intruksikan Kadiknas Keluarkan SE Larang Penyelenggaraan Wisuda Tingkat PAUD Hingga SMP

    Wali Kota Kediri, Intruksikan Kadiknas Keluarkan SE Larang Penyelenggaraan Wisuda Tingkat PAUD Hingga SMP

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi melarang satuan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menyelenggarakan kegiatan wisuda. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor 400.3.5.1/0974/419.109/2025. Surat Edaran ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan PAUD hingga SMP di Kota Kediri. […]

  • Overstay, Warga Negara Turki Di Jombang Dideportasi Kantor Imigrasi Kediri

    Overstay, Warga Negara Turki Di Jombang Dideportasi Kantor Imigrasi Kediri

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Warga negara asing berkewarganegaraan Turki berinisial BY dikenakan tindakan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, pada Jumat (31/10/2025).   Warga negara Turki ini diketahui melakukan pelanggaran hukum keimigrasian berupa tinggal melewati batas izin tinggal yang ditentukan (Overstay). Warga negara Turki ini melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 […]

expand_less