Tanggalkan Ego Sektoral, Kawasan Wisata SLG Kediri Mendesak Perlu Tata Kelola Parkir
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
- print Cetak

Keterangan foto. Juru parkir dan karcis yang beredar di kawasan Simpang Lima Gumul, Ngasem.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Pemerintah Kabupaten Kediri tengah memperingati Hari Jadi yang Ke 1.222 Tahun dengan mengusung konsep Kediri Berbudaya, Kediri Berdaya. Kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG) merupakan salah satu ikon penting di Kabupaten Kediri dan merupakan ikon Kediri Berbudaya.
Pengamat Budaya Margono Djojo Dimedjo, mencermati perkembangan terkini untuk pengelolaan parkir atau Tata Kelola parkir di area Simpang Lima Gumul. Ia berharap agar mendapatkan perhatian dari dinas terkait.
Masih menurut Margono, ia mengatakan bahwa, “Sudah saatnya untuk mengabaikan, menanggalkan ego sektoral dalam hal penanganan Tata Kelola parkir di Kawasan Simpang Lima Gumul. Dengan semangat hari jadi Kabupaten Kediri yang ke 1.222 Tahun, momentum ini manfaatkan untuk wajah baru Kediri Berbudaya, Kediri Berbudaya “, terangnya.
Margono menambahkan, ia berharap dengan Tata Kelola parkir yang baik akan menguntungkan Para pelaku UMKM, pengunjung kawasan SLG merasa lebih nyaman dan juga akan memberikan sumbangan untuk PAD di Kabupaten Kediri.
Perlu diketahui, adanya polemik parkir liar di kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri kini semakin memanas. Di tengah maraknya peredaran karcis parkir tanpa perforasi dan pungutan Rp5.000 per kendaraan, muncul dugaan kuat kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, persoalan yang telah lama dikeluhkan pengunjung ini justru memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab antarinstansi pemerintah daerah.
Diberitakan sebelumnya, pengunjung menemukan karcis parkir yang hanya berupa kertas cetakan biasa tanpa nomor seri, tanpa sobekan resmi, dan tanpa identitas pengelola. Meski demikian, pungutan tetap dilakukan kepada setiap kendaraan yang parkir di area sekitar monumen SLG.
Praktik tersebut berlangsung terbuka di kawasan wisata yang setiap hari dipadati ribuan pengunjung.
Sejumlah pengunjung mengaku tidak memiliki pilihan selain membayar karena khawatir keamanan kendaraan mereka terancam jika menolak.
Yoyok (40), warga Kecamatan Plosoklaten, menilai kondisi ini merugikan masyarakat sekaligus mencurigakan.
“Bayar tetap lima ribu, tapi karcisnya tidak jelas. Jadi uangnya masuk ke siapa?” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari pengunjung lain yang menilai tidak ada standar tarif maupun petugas resmi di lapangan.
Tidak ditemukan rompi resmi, tanda pengenal, maupun papan tarif retribusi sebagaimana parkir resmi pemerintah daerah.
Dugaan parkir ilegal semakin menguat setelah seorang juru parkir mengaku karcis yang digunakan dibeli secara mandiri, bukan diterbitkan pemerintah.
Ia menyebut satu bendel karcis dibeli Rp10.000 dan digunakan untuk menarik pembayaran dari pengunjung.
Jika praktik ini terjadi setiap hari, potensi uang parkir yang tidak tercatat sebagai PAD diperkirakan mencapai jutaan rupiah per hari.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Surani, menegaskan praktik parkir liar merupakan pelanggaran ketertiban umum dan berpotensi masuk kategori pungutan liar.
“Parkir liar ini sudah melanggar ketertiban umum dan bisa dikategorikan pungli. Pemerintah sudah menyediakan parkir resmi di SLG pada area P1, P2, dan P3,” jelasnya, Rabu (1/4/2026).
Namun, Dishub mengaku tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum secara mandiri.
“Penertiban harus dilakukan tim gabungan Polri, Satpol PP, Dishub, dan TNI. Dishub tidak punya kewenangan menindak sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, pernyataan berbeda datang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri.
Melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio W., MM, pihaknya menyebut persoalan parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.
“Untuk parkir itu kewenangan Dishub,” tegas Kaleb.
Pernyataan tersebut memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab di tengah praktik parkir liar yang terus berlangsung di ruang publik.
Publik pun mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah daerah ketika masing-masing instansi menyatakan keterbatasan kewenangan.
Simpang Lima Gumul sebagai ikon wisata Kabupaten Kediri seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah sekaligus wajah pelayanan publik. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
Di satu sisi Dishub menyebut praktik tersebut berpotensi pungli, di sisi lain Satpol PP menilai parkir bukan kewenangannya. Kondisi ini dinilai membuka ruang abu-abu yang diduga dimanfaatkan oknum untuk menarik pungutan tanpa kontrol (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar