MKKS Jalin Sinergitas, Publikasi Media Merupakan Bagian untuk Peningkatan Kinerja Profesi
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kabupaten Kediri membantah keras informasi yang menyebut adanya pemotongan dana sertifikasi kepala sekolah sebesar 20 persen untuk membiayai publikasi media. MKKS menilai informasi yang beredar tersebut bersifat sepihak, belum terverifikasi secara menyeluruh, dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Pengurus MKKS Kabupaten Kediri, Heri Susanto, menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan organisasi yang menginstruksikan pemotongan dana sertifikasi kepala sekolah maupun pengondisian terhadap media.
“Perlu kami luruskan bahwa tidak ada potongan dana sertifikasi kepala sekolah untuk kepentingan publikasi media. Informasi yang beredar itu merupakan pernyataan sepihak dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa itu adalah kebijakan MKKS,” tegas Heri (17/07/2026).
Ia menjelaskan, apabila terdapat kerja sama publikasi dengan media, hal tersebut bukan berasal dari anggaran Dinas Pendidikan maupun anggaran operasional sekolah.
“Publikasi yang dilakukan bukan menggunakan anggaran Dinas Pendidikan ataupun dana sekolah. Jadi jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada penyalahgunaan anggaran negara. Itu tidak benar,” ujarnya.
Menurut Heri, keberadaan media justru memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program dan prestasi dunia pendidikan kepada masyarakat.
“Kami juga membutuhkan publikasi agar masyarakat mengetahui berbagai program pendidikan, inovasi sekolah, prestasi siswa, maupun kegiatan positif yang dilakukan sekolah. Informasi pendidikan perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh tentang pelayanan pendidikan,” katanya.
Namun demikian, Heri berharap kerja sama tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk pengondisian ataupun upaya membungkam kritik.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif. Kritik merupakan bagian dari evaluasi. Tetapi tentu penyampaian informasi kepada publik juga harus berimbang, berdasarkan data yang valid, serta memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” tambahnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan ditempuh melalui mekanisme yang berlaku dan dibuktikan berdasarkan fakta. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang belum utuh sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Heri.
MKKS berharap pemberitaan mengenai dunia pendidikan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait sehingga informasi yang diterima masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Intinya dana TPP sebesar 20% adalah untuk pengembangan profesi dan publikasi kegiatan mkks termasuk bagian dari pengembangan diri, selain workshop, pelatihan, praktek baik di lapangan,” demikian pungkas Heri.
Lebih lanjut, Ketua Umum LBH ADBIL Rachmad Ardianto, S.H., M.H., dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa, Dasar hukum penganggaran untuk peningkatan profesi di Indonesia diatur secara spesifik berdasarkan kelompok profesinya.
Sedangkan Landasan utama pelaksanaan dan pendanaan ini misalnya untuk bidang Pendidikan (Guru dan Dosen): Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Lebih lanjut, Rachmad Ardianto mengatakan bahwa, “Setiap profesi berhak untuk membentuk team kerja/musyawarah, yang fungsinya bisa untuk koordinasi, mengadakan berbagai kegiatan profesi demi meningkatkan kinerja dari profesinya masing-masing, termasuk dalam hal ini MKKS SMPN Kabupaten Kediri” demikian terangnya (Jumat, 17/07/2026). (yy)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar