Antisipasi Kekurangan Guru, Disdik Kabupaten Kediri Andalkan PPPK hingga Redistribusi
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kediri – mataramanpost.com Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekurangan tenaga pendidik akibat meningkatnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri mencatat sedikitnya 472 ASN akan pensiun dalam waktu dekat, dengan mayoritas berasal dari kalangan guru. Sebelumnya, sebanyak 590 ASN pensiun pada 2024 dan 527 ASN pada 2025.
Kepala Disdik Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, mengatakan kondisi tersebut telah diantisipasi sejak dini melalui sejumlah kebijakan.
“Kami sudah memetakan potensi kekurangan guru sejak beberapa tahun terakhir. Karena itu, langkah-langkah antisipatif sudah kami siapkan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya.
Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
“Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi solusi cepat untuk menutup kekurangan guru. Saat ini sudah ada 1.588 guru yang kami angkat melalui skema tersebut,” katanya.
Namun, Muhsin mengakui, penambahan tenaga PPPK juga memunculkan dinamika baru di lapangan. Sejumlah sekolah justru mengalami kelebihan tenaga pendidik.
“Di beberapa sekolah memang terjadi kelebihan guru. Tapi ini justru menjadi peluang bagi kami untuk melakukan pemerataan,” ungkapnya.
Menurut dia, Disdik kini fokus melakukan redistribusi atau penataan ulang penempatan guru agar kebutuhan di setiap sekolah dapat terpenuhi secara proporsional.
“Kami lakukan penataan berbasis kebutuhan riil di masing-masing sekolah. Guru yang berlebih akan kami distribusikan ke sekolah yang masih kekurangan,” jelasnya.
Selain redistribusi, Disdik juga menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar sebagai langkah efisiensi. Pada 2025, sekitar 40 sekolah dasar telah digabungkan.
“Regrouping ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk memastikan proses pembelajaran tetap optimal dengan ketersediaan guru yang ada,” kata Muhsin.
Ia menambahkan, penggabungan sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jumlah siswa dan kondisi geografis.
“Kami tidak sembarangan menggabungkan sekolah. Semua melalui kajian agar tidak merugikan siswa maupun tenaga pendidik,” tegasnya.
Di sisi lain, Disdik tetap memberdayakan guru non-ASN yang telah lama mengabdi, terutama yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
“Mereka tetap kami libatkan karena memiliki kompetensi dan pengalaman. Selain itu, mereka juga membutuhkan jam mengajar untuk pencairan tunjangan profesi guru,” ujarnya.
Muhsin juga menekankan pentingnya pengaturan jam mengajar agar tetap sesuai kebutuhan.
“Kami melakukan penyesuaian jam mengajar, khususnya bagi guru mata pelajaran. Penambahannya dilakukan secara proporsional agar beban kerja tetap seimbang,” katanya.
Menurut dia, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya manusia.
“Intinya, kami ingin memastikan tidak ada kekosongan guru di kelas. Pembelajaran harus tetap berjalan optimal meskipun ada gelombang pensiun ASN,” tandasnya (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar