Bukan Sekadar Tanda Tangan, Kadisdik Kabupaten Kediri Deklarasikan Zona Integritas WBK 2026
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com – Komitmen memberantas praktik korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih terus diperkuat Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui deklarasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.
Deklarasi yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tersebut ditandai dengan pembacaan komitmen bersama serta penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari kesadaran dan komitmen setiap aparatur.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Mokhamat Muhsin, M.Pd., menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun sekadar pemenuhan dokumen administrasi. Lebih dari itu, komitmen tersebut harus tercermin dalam perilaku, budaya kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Zona Integritas bukan hanya tentang deklarasi atau tanda tangan pakta integritas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana komitmen itu benar-benar dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. Integritas harus menjadi budaya kerja seluruh pegawai,” tegas Muhsin, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi membutuhkan konsistensi serta keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik gratifikasi yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
Karena itu, sejumlah langkah strategis terus didorong, mulai dari penolakan gratifikasi, evaluasi kualitas pelayanan, pemetaan risiko, peningkatan disiplin aparatur, hingga pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM).

Muhsin juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik.
“Kami ingin seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama. Jangan sampai ada pelayanan yang dipersulit, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, ataupun penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia berharap deklarasi pembangunan Zona Integritas WBK 2026 menjadi momentum memperkuat perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
Dengan demikian, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi bukan sekadar target administratif, melainkan hasil dari kerja nyata, kedisiplinan, transparansi, serta akuntabilitas seluruh jajaran.
“Keberhasilan membangun Zona Integritas tidak bisa hanya dibebankan kepada pimpinan. Semua pegawai harus mengambil peran. Mari kita buktikan bahwa pelayanan pendidikan di Kabupaten Kediri dapat berjalan semakin bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” demikian pungkasnya. (mgn)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar