Ini Klarifikasi SMPN 1 Purwoasri: Bantah Tuduhan Dan Tegaskan Pengelolaan Anggaran Telah Sesuai Aturan
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Pihak SMPN 1 Purwoasri memberikan klarifikasi resmi sekaligus membantah sejumlah tuduhan yang muncul menyusul adanya surat Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan permintaan klarifikasi dari LSM SBB Pemuda Nasional terkait penggunaan anggaran sekolah.
Kepala sekolah SMPN 1 Purwoasri, Puguh Supratiknyo, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai regulasi pemerintah serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Laporan pertanggungjawaban Dana BOS tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 sudah sesuai peruntukan. Hal ini dibuktikan melalui monitoring dan evaluasi dari bidang tata kelola program Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Inspektorat Kabupaten Kediri, serta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” jelasnya pada media ini, Rabu (25/02/2006).
Bantahan Dugaan Penyelewengan PIP
Terkait tuduhan penyelewengan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2023–2025, pihak sekolah memastikan informasi tersebut tidak benar.
Menurut Puguh, mekanisme penetapan penerima bantuan sepenuhnya berasal dari sistem pemerintah pusat, sedangkan sekolah hanya membantu proses administrasi pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sekolah tidak pernah mengalihkan penerima bantuan dari satu siswa ke siswa lain. Tuduhan itu tidak berdasar,” tegasnya.
Penjelasan Biaya Outing Class
Isu pungutan kegiatan sekolah sebesar Rp.850.000,- juga diluruskan pihak sekolah. Biaya tersebut disebut sebagai kegiatan outing class yang bersifat pilihan dan telah melalui kesepakatan dengan orang tua siswa.
Dari total 244 siswa, sebanyak 231 siswa mengikuti kegiatan, sementara 13 siswa tidak ikut tanpa konsekuensi apa pun. Bahkan, sekolah menerapkan subsidi silang bagi siswa kurang mampu, termasuk pembebasan biaya dan bantuan uang saku.
“Kegiatan outing class tidak wajib dan telah mendapat izin dari dinas terkait. Tidak ada larangan kegiatan tersebut selama dilakukan sesuai aturan,” terang Puguh.
Prinsip Hukum dan Hak Jawab
Pihak sekolah juga menekankan bahwa dalam hukum berlaku prinsip siapa yang menuduh harus mampu membuktikan dengan alat bukti yang sah. Apabila tuduhan tidak terbukti, maka berpotensi masuk kategori pencemaran nama baik.
Selain itu, sekolah mengingatkan bahwa pemberitaan media harus berlandaskan fakta. Jika terjadi kekeliruan, pihak yang dirugikan memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Pers.
Dukungan Organisasi Profesi Guru
Lebih lanjut, organisasi profesi guru melalui Persatuan Guru Republik Indonesia bersama LKBH PGRI Kabupaten Kediri disebut siap memberikan pendampingan hukum apabila terdapat ancaman atau intimidasi terhadap guru maupun kepala sekolah.
“Penjelasan ini kami sampaikan setelah berkonsultasi dengan LKBH PGRI. Kami tetap terbuka terhadap pengawasan publik dan siap berkoordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Kediri demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pendidikan,” demikian pungkasnya.
Pihak sekolah berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar