Ini Pesan Disdik: Polemik Diduga Setoran di SMPN 1 Purwoasri, Diklaim Adanya Miskomunikasi Administrasi
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Ini pesan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, terkait Polemik dugaan setoran yang sempat mencuat di SMPN 1 Purwoasri. Hal ini mulai menemukan titik kejelasan. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan tidak terdapat praktik pemotongan honor sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
Kepala SMPN 1 Purwoasri, Puguh Supratiknyo, menjelaskan bahwa dana yang dipersoalkan merupakan bagian dari mekanisme internal untuk menutup kebutuhan operasional sementara saat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.
“Ternyata tidak ada pemotongan. Itu pengembalian sebagian dana talangan operasional karena BOS belum cair,” terangnya. Jumat (13/2/2026).
Ia menegaskan tidak ada unsur pemaksaan terhadap tenaga honorer. Pemanggilan tenaga kependidikan setelah kedatangan awak media, lanjutnya, murni sebagai komunikasi internal untuk meluruskan informasi yang beredar, bukan bentuk tekanan.
Sebagai pimpinan lembaga pendidikan, ia mengaku berkewajiban menjaga situasi kerja tetap kondusif dan menghindari keresahan di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Mokhamad Muhsin, M. Pd., telah merespons cepat informasi tersebut, dengan menyiapkan tim klarifikasi untuk turun langsung ke lapangan.
“Matur nuwun informasinya, hari ini tim dari Disdik akan mengecek ke lokasi,” tulisnya kepada media ini.
Mukhsin menegaskan bahwa, pemerintah daerah mengedepankan mekanisme resmi dan asas praduga tak bersalah dalam setiap dugaan pelanggaran. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif sebelum muncul kesimpulan maupun sanksi.
*Hasil Klarifikasi Administratif*
Dari permintaan keterangan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa empat tenaga kependidikan Non-ASN tercatat menerima honor masing-masing Rp1.000.000 pada Januari 2026 melalui dana BOS.
Namun, yang diterimakan saat itu sebesar Rp700.000 per orang.
Selisih Rp300.000 per orang atau total Rp1.200.000 disebut digunakan untuk membayar honor satu guru Pendidikan Agama Kristen dari luar sekolah serta tiga tenaga kependidikan lain yang belum terakomodasi pembiayaannya melalui BOS, masing-masing Rp300.000.
Pihak sekolah juga menegaskan dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah. Bahkan, Puguh menyatakan kesiapannya membuat surat pernyataan untuk mengembalikan selisih honor kepada empat tenaga kependidikan tersebut masing-masing Rp300.000 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.
*Dinilai Persoalan Komunikasi*
Sejumlah kalangan pendidikan menilai polemik ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan komunikasi dan administrasi internal yang berkembang menjadi isu publik, bukan pelanggaran serius sebagaimana yang sempat ramai diperbincangkan.
Respons cepat Dinas Pendidikan serta keterbukaan pihak sekolah dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Transparansi diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat bagi tenaga pendidik maupun kependidikan sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang.
Selain itu, muncul informasi bahwa persoalan ini berawal dari laporan seorang oknum guru kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme internal sekolah terlebih dahulu.
Langkah tersebut dinilai memperkeruh situasi karena informasi yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya utuh.
Pihak terkait berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama, agar setiap persoalan administrasi dapat diselesaikan melalui komunikasi internal dan prosedur resmi sebelum berkembang menjadi polemik di publik (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar