Kepala SMPN 1 Ngasem, Berdi Prayitno Klarifikasi Dugaan Tumpang Tindih Dana BOS dan APBD
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kediri – mataramanpost.com Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno, S.Pd., M.M.Pd., memberikan klarifikasi resmi terkait surat konfirmasi dari LSM FAAM Nganjuk tertanggal, 28 April 2026. Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah.
Berdi menjelaskan bahwa pada tahun 2026, sekolah memang tercatat menerima alokasi dana sarana dan prasarana dari APBD sebesar Rp270 juta. Namun hingga saat ini, dana tersebut belum diterima baik dalam bentuk uang maupun barang.
“Perlu kami tegaskan, hingga saat ini dana APBD tersebut belum kami terima sama sekali, baik dalam bentuk uang maupun barang,” ujarnya.
Menanggapi dugaan adanya tumpang tindih anggaran antara dana BOS dan APBD, ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut belum memiliki dasar yang kuat.
“Penggunaan dana BOS masih berjalan dan belum tutup tahun anggaran. Sementara dana APBD belum direalisasikan, sehingga tuduhan tumpang tindih sangat tidak berdasar,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS hanya diperuntukkan bagi rehabilitasi ringan seperti pengecatan, perbaikan fasilitas kecil, dan penataan lingkungan sekolah.
“Dana BOS itu untuk rehab ringan. Sedangkan dana APBD atau pusat digunakan untuk rehab sedang hingga berat. Jadi peruntukannya jelas berbeda,” jelas Berdi (Kamis, 30/04/2026).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan dana BOS selalu diawasi secara ketat oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat melalui monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan.
“Setiap penggunaan anggaran selalu dimonev secara berkala. Jadi semua sudah melalui proses pengawasan yang ketat,” imbuhnya.
Dalam penyusunan anggaran, sekolah juga melibatkan berbagai unsur melalui tim RKAS yang terdiri dari kepala sekolah, komite, guru, serta perwakilan wali murid.
“RKAS bukan disusun sendiri, tetapi hasil kerja bersama dan sudah diverifikasi serta disahkan oleh Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Terkait permintaan akses dokumen, ia menegaskan bahwa RKAS dapat diakses secara terbuka melalui aplikasi ARKAS.
“Dokumen RKAS sudah kami buka secara online melalui ARKAS, dan laporan pertanggungjawaban juga kami sampaikan setiap akhir tahun,” katanya.
Berdi juga menegaskan bahwa apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan pelanggaran hukum, pihak pelapor dipersilakan menempuh jalur hukum.
“Silakan menempuh jalur hukum jika memang ada bukti kuat. Namun kami juga mengingatkan, tuduhan tanpa bukti dapat berimplikasi hukum sebagai pencemaran nama baik,” tandasnya.
Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
“Kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman dan informasi yang simpang siur terkait pengelolaan anggaran di sekolah kami,” pungkasnya (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar