Mendesak Penindakan ODOL, Jalan Rusak Warga Resah: Tidak Ada Kontribusi PAD Kabupaten Kediri
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- print Cetak

Keterangan foto: Audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang dipimpin Ketua Komisi III, Dr. Totok Minto Leksono
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kediri – mataramanpost.com Di saat kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) terus melintas tanpa hambatan, aparat di daerah justru mengaku masih menunggu komando dari pusat. Akibatnya, pelanggaran berlangsung terbuka, jalan rusak kian meluas, dan masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung dampak.
Situasi ini mencuat dalam audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang dipimpin Ketua Komisi III, Dr. Totok Minto Leksono. Forum tersebut mempertemukan kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pelaku usaha tambang, hingga warga terdampak. Senin (20/4/2026).
Kasat Lantas Polres Kediri, AKP Mega Satriatama, menyatakan penindakan ODOL belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih menunggu arahan dari Mabes Polri.
“Penindakan kendaraan overload saat ini masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Kami tetap melakukan teguran dan operasi gabungan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan terbatasnya ruang gerak aparat di daerah. Di lapangan, kendaraan ODOL tetap leluasa beroperasi, bahkan kerap menghindari titik pengawasan.
Di sisi lain, kepolisian berdalih tidak ingin mematikan roda ekonomi. Pendekatan persuasif dan solusi kolektif disebut menjadi pilihan agar aktivitas usaha tetap berjalan.
Namun, pandangan berbeda datang dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD dari Fraksi PKB, Masykur Lukman, menilai kondisi tersebut tidak bisa terus ditoleransi.
“Penindakan tegas itu wajib. Banyak kendaraan ODOL dari luar daerah. Kalau dibiarkan, pelanggaran akan jadi kebiasaan,” tegasnya.
Kritik lebih keras disampaikan Ketua Aliansi Penambang Tradisional, Tubagus Fitrajaya. Ia menyebut lemahnya pengawasan sebagai akar persoalan, sekaligus menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum.
“Jangan terus berlindung di balik alasan menunggu komando. Pelanggaran terjadi setiap hari dan dibiarkan. Ini bukan lagi soal teknis, ini soal keberanian,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dugaan tebang pilih dalam penindakan.
“Yang kecil ditekan, yang besar dibiarkan. Armada dari luar daerah bebas melintas. Kalau begini, jangan harap masalah selesai,” terangnya.
Tubagus mengingatkan dampak jangka panjang yang kerap diabaikan. Jalan yang seharusnya bertahan bertahun-tahun bisa rusak dalam hitungan bulan akibat beban berlebih.
“Muatan jauh di atas kapasitas itu merusak jalan dan membahayakan keselamatan. Kalau dibiarkan, kerugiannya jauh lebih besar,” katanya.
Dari sisi pemerintah daerah, Kabag Ekonomi Santoso menyebut legalitas tambang masih berproses di tingkat provinsi. Empat titik telah diusulkan, namun belum seluruhnya mengantongi izin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan M. Nizam Subekhi mengatakan pendekatan dilakukan dari hulu, dengan memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan terkait batas muatan dan spesifikasi teknis.
Namun di tengah meningkatnya keluhan masyarakat, pendekatan persuasif dinilai belum cukup menjawab persoalan.
Dampak paling nyata dirasakan warga. Kepala Desa Trisulo, Mustofa, mengungkapkan jalan desanya rusak parah akibat lalu lintas kendaraan ODOL.
“Jalan ini fasilitas umum, tapi rusak karena kepentingan segelintir pihak. Kami yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Pasca audiensi, Tubagus menegaskan forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas.
“Kalau hanya rapat tanpa aksi, masalah ini tidak akan pernah selesai. Harus ada keputusan, bukan sekadar wacana, saya juga sangat menyayangkan ketidakhadiran DPUPR yang tahu persis untuk kelas jalan, ” demikian pungkasnya.
Persoalan ODOL di Kediri kini telah melampaui isu teknis. Ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah dan aparat: berani menegakkan aturan atau terus membiarkan pelanggaran berlangsung. Jika tidak ada langkah tegas, maka jalan rusak, risiko kecelakaan, dan ketidakadilan akan terus menjadi harga yang harus dibayar masyarakat, hal ini meresahkan warga namun di sisi yang lainnya, tidak ada dampak positif untuk peningkatan PAD di Kabupaten Kediri (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar