Parkir 5.000, Bikin Resah Kawasan SLG, Satpol PP Diminta Segera Bertindak
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Senin, 14 Sep 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com – Aktivitas parkir di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, kembali menuai sorotan. Kali ini, pengunjung dibuat resah dengan pungutan parkir sebesar Rp 5.000 yang mengatasnamakan “Warga Paron”.
Pengunjung yang memarkir kendaraannya di lokasi tersebut menerima karcis bertuliskan “Jasa Nunggu Kendaraan Warga Paron”. Pada karcis itu juga tercantum keterangan “tutup pukul 21.00 WIB”.
Besaran pungutan tersebut menjadi perhatian karena dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan tarif parkir resmi yang berlaku di Kabupaten Kediri.
Tak hanya soal nominal, keberadaan karcis yang mencatut nama “Warga Paron” juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Siapa pengelolanya? Apakah memiliki izin? Dan atas dasar aturan apa pungutan tersebut diberlakukan?
Salah satu warga Plosoklaten, Yoyok, mengaku keberatan dengan adanya pungutan tersebut. Menurutnya, persoalan parkir di kawasan SLG bukan kali pertama dikeluhkan masyarakat.
“Masak parkir liar lebih tinggi dari Perda Kabupaten Kediri. Ini sudah meresahkan dan wajib ditertibkan oleh Pak Satpol,” ungkap Yoyok, Minggu (13/9/2026).
Menurut warga, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada penertiban petugas parkir di lapangan. Jika memang aktivitas tersebut tidak mengantongi izin, pemerintah perlu mengusut lebih jauh siapa pihak yang mengelola dan menarik pungutan dari para pengunjung.
Apalagi, penggunaan nama “Warga Paron” dalam karcis berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah aktivitas tersebut merupakan kegiatan resmi atau mendapat legitimasi dari kelompok masyarakat tertentu.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Satpol PP dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Kepastian soal legalitas, pengelola, hingga dasar penarikan tarif harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan keresahan maupun dugaan pungutan tanpa dasar.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas laporan masyarakat dan memastikan pihaknya akan menindaklanjutinya.
“Terima kasih, akan segera kami tindak lanjuti,” ucapnya.
Sebagai informasi, tarif resmi parkir/retribusi daerah di Kabupaten Kediri mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan apakah pungutan Rp5.000 di lokasi tersebut memang memiliki dasar hukum dan izin yang sah. (mgn)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar