Permudah Kepemilikan Legalitas Tanah, Pemdes Tulungrejo Fasilitasi Program PTSL
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Senin, 29 Jun 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mediamataramanpos.com Pemerintah Desa Tulungrejo terus berupaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui fasilitasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program strategis nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini diharapkan mampu membantu warga memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan terstruktur.
Melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Pemerintah Desa Tulungrejo mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai langkah untuk melindungi hak kepemilikan tanah sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nurkasan, mengatakan program PTSL menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki warga.
“Melalui program PTSL ini kami ingin seluruh masyarakat memiliki legalitas tanah yang jelas. Sertifikat bukan hanya menjadi bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga memberikan rasa aman serta meningkatkan nilai ekonomi tanah. Kami mengimbau warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan,” ujar Mat Nurkasan. Senin (29/6/2026).
Sebelum mendaftar, warga diminta menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, dokumen alas hak asli beserta fotokopinya seperti Letter C, Petok D, Akta Jual Beli, atau surat hibah maupun waris, bukti pembayaran SPPT PBB tahun berjalan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, serta materai Rp10.000 sesuai kebutuhan administrasi.
Pelaksanaan PTSL dimulai dari sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pengumpulan berkas oleh panitia PTSL tingkat desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas dari BPN akan melakukan pengukuran bidang tanah dengan didampingi pemilik tanah dan para pemilik lahan yang berbatasan langsung.
Tahapan berikutnya adalah penelitian data yuridis melalui Sidang Panitia A serta pengumuman kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada keberatan atau sanggahan atas bidang tanah yang didaftarkan. Apabila seluruh proses telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, sertifikat hak milik akan diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat.
Menurut Mat Nurkasan, keberhasilan program ini juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, terutama dalam memastikan batas bidang tanah sudah jelas sebelum proses pengukuran dilakukan.
“Kami berharap warga memasang patok batas tanah secara mandiri sebelum petugas datang. Hal ini akan mempercepat proses pengukuran dan menghindari kesalahpahaman mengenai batas kepemilikan dengan tetangga,” tambahnya.
Dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat memperoleh berbagai manfaat, di antaranya kepastian hukum atas hak kepemilikan, meminimalkan potensi sengketa batas tanah, meningkatkan nilai jual tanah, hingga membuka peluang memanfaatkan sertifikat sebagai agunan resmi untuk memperoleh modal usaha di lembaga keuangan.
Pemerintah Desa Tulungrejo berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan program PTSL ini sebaik-baiknya sehingga semakin banyak bidang tanah di desa yang memiliki legalitas resmi dan memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya (red).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar