SMKN 1 Ngasem Tegas, Bantah Beredarnya Isu Pungli dan Intimidasi Terhadap Siswa
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Kepala SMKN 1 Ngasem, Alfin Hilmi, akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya informasi yang menuding adanya praktik pungutan liar (pungli) dan intimidasi terhadap siswa terkait pembayaran Sumbangan Partisipasi Masyarakat (SPM).
Alfin menegaskan bahwa SMKN 1 Ngasem tidak pernah menerapkan kebijakan yang menghalangi hak siswa untuk mengikuti ujian karena persoalan administrasi maupun pembayaran SPM.
“Kami tegaskan, tidak ada kebijakan sekolah yang mengaitkan hak siswa mengikuti ujian dengan kewajiban pembayaran apa pun. Seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dan mengikuti ujian,” tegas Alfin (Selasa, 14/07/2026).
Ia juga membantah adanya kebijakan sekolah yang mengancam memblokir akun ujian siswa apabila belum melunasi SPM. Menurutnya, apabila ada informasi atau dugaan tindakan yang dilakukan di luar kebijakan resmi sekolah, pihaknya siap melakukan penelusuran secara menyeluruh.
“Kalau memang ada oknum yang bertindak di luar ketentuan sekolah, tentu akan kami evaluasi dan tindak sesuai aturan. Namun jangan sampai informasi yang belum terverifikasi digeneralisasi seolah-olah menjadi kebijakan resmi sekolah,” ujarnya.
Terkait Sumbangan Partisipasi Masyarakat, Alfin menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dilaksanakan bersama komite sekolah dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan sekolah tidak membenarkan adanya unsur pemaksaan kepada orang tua maupun peserta didik.
Sebagai bentuk transparansi, SMKN 1 Ngasem menyatakan siap membuka seluruh data dan memberikan penjelasan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur apabila diperlukan.
“Kami sangat terbuka terhadap pembinaan maupun pengawasan. Kami siap memberikan klarifikasi beserta dokumen yang dibutuhkan agar persoalan ini menjadi jelas berdasarkan fakta, bukan asumsi,” katanya.
Alfin juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada hasil klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pendidikan harus mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan mekanisme yang telah diatur, sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan siswa, orang tua, maupun tenaga pendidik.
“Kami berharap masyarakat dapat menahan diri dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa tetap memperoleh pelayanan pendidikan secara optimal dan suasana belajar mengajar tetap kondusif,” demikian pungkasnya. (yy)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar