Sound Horeg Desa Dukuh, Satpol PP Kediri Turun Awasi Realita Mega Carnival dengan SE Bupati Kediri
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Gelaran Blar-Blar Mega Carnival yang dijadwalkan berlangsung di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Sabtu (10/10/2026), menjadi sorotan. Di tengah berlakunya aturan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang penggunaan pengeras suara dalam kegiatan masyarakat, kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan perizinan, kebisingan, dimensi armada, hingga keselamatan pengunjung menjadi perhatian.
Karnaval yang mengusung hiburan sound system tersebut tidak hanya menyita perhatian karena kemeriahannya, tetapi juga menyangkut pelaksanaan aturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
Pemkab Kediri sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Kediri Nomor 200.1.3.1/19/418.62/2026 tertanggal 5 Agustus 2026 tentang pengaturan penggunaan pengeras suara dalam kegiatan masyarakat.
Dalam ketentuan yang dirujuk, tingkat kebisingan untuk kegiatan bergerak seperti karnaval, pawai, dan arak-arakan dibatasi maksimal 85 dBA. Sementara itu, kegiatan statis berupa pertunjukan musik, seni, budaya, dan kenegaraan disebut memiliki batas maksimal 120 dBA.
Selain kebisingan, ketentuan tersebut juga mengatur dimensi kendaraan pengangkut sound system, dengan tinggi maksimal 3,5 meter dan lebar maksimal 3 meter. Jarak antararmada ditetapkan minimal 100 meter, sedangkan kegiatan karnaval atau pawai wajib berakhir paling lambat pukul 22.00 WIB.
Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk memastikan penyelenggaraan Blar-Blar Mega Carnival berjalan sesuai aturan. Namun, pemenuhan persyaratan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pengawasan langsung di lapangan.
Sejumlah hal pun perlu mendapat penjelasan, mulai dari kelengkapan izin tertulis, kesesuaian dimensi armada, pengukuran tingkat kebisingan, jarak antararmada, hingga pengaturan lalu lintas dan pengamanan penonton.
Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, membenarkan adanya kegiatan sound system di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih.
Menanggapi informasi tersebut, Kaleb menyatakan pihaknya akan menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan.
“Terima kasih informasinya, dan kami akan menerjunkan anggota ke lapangan untuk melakukan pengawasan,” ujarnya, Sabtu (10/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar diterapkan dalam kegiatan masyarakat.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan kepatuhan terhadap aturan sound system, aspek komersial dalam penyelenggaraan acara turut menjadi perhatian.
Dalam materi promosi yang beredar, penyelenggara menawarkan paket tribun kehormatan dengan tiga kategori, yakni Titanium seharga Rp1 juta, Gold Rp750 ribu, dan Silver Rp500 ribu.
Paket tersebut disebut mencakup sejumlah fasilitas, antara lain tempat duduk, konsumsi, akses parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.
Di sisi lain, informasi mengenai tarif parkir dan tiket masuk juga perlu diperjelas kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima, tarif parkir dipatok Rp10.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp25.000 untuk kendaraan roda empat.
Pengunjung juga disebut dikenai tarif Rp15.000 per orang untuk usia lima tahun ke atas.
Besaran tarif tersebut perlu disertai informasi yang transparan mengenai dasar penetapan, cakupan fasilitas, serta pihak yang mengelola pungutan. Kejelasan ini penting agar pengunjung mengetahui biaya yang harus dibayar sebelum memasuki area acara.
Meski penetapan tarif komersial tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran, penyelenggara tetap perlu memastikan pengelolaan parkir, akses masuk, dan fasilitas pengunjung berjalan tertib serta tidak mengganggu kepentingan umum.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keselamatan penonton, khususnya apabila terdapat tribun atau fasilitas sementara yang digunakan untuk menampung pengunjung.
Kapasitas tribun, kekuatan konstruksi, akses keluar-masuk, jalur evakuasi, kesiapan petugas, serta akses bagi kendaraan darurat perlu menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengaturan lalu lintas dan parkir juga perlu diperhatikan agar kegiatan tidak menimbulkan kemacetan maupun menghambat akses warga di sekitar lokasi.
Di sisi kebisingan, pengukuran menggunakan perangkat yang sesuai diperlukan untuk memastikan tingkat suara tidak melampaui batas yang ditetapkan. Pengawasan juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap warga yang tinggal di sekitar jalur karnaval.
Masyarakat berhak menikmati hiburan dan kegiatan budaya. Namun, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan hak warga lainnya untuk memperoleh ketenangan, keselamatan, serta lingkungan yang nyaman.
Hingga berita ini disusun, kepatuhan penyelenggara terhadap seluruh persyaratan kegiatan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan di lapangan. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Blar-Blar Mega Carnival telah terbukti melanggar aturan.
Karena itu, penyelenggara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perizinan, spesifikasi armada, pengendalian kebisingan, pengaturan lalu lintas, tarif yang diberlakukan, serta sistem pengamanan penonton.
Di sisi lain, Satpol PP bersama kepolisian dan instansi terkait diharapkan menjalankan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan prosedur yang berlaku, termasuk penghentian kegiatan jika terdapat dasar hukum yang memadai.
Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, informasi tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Peristiwa ini menjadi ujian konsistensi penerapan kebijakan Pemkab Kediri dalam mengatur penggunaan sound system. Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan konsisten, tanpa membedakan skala acara maupun popularitas penyelenggaranya. (red)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar