Temui Jalan Buntu, AKAR Datangkan 20 Ribu Massa Siap Kepung Kebun Dhoho, Sengketa Eks HGU
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Bara konflik agraria di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Dhoho kembali menyala. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kadiri Raya (AKAR) mengepung Kantor PTPN I Regional 5 dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kebun Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Rabu (22/7). Aksi yang dikawal aparat kepolisian itu berujung ultimatum keras: jika tuntutan tak segera direspons, 20 ribu massa akan dikerahkan untuk mengepung Kebun Dhoho pekan depan.
Massa membawa sederet tuntutan. Mulai dari kejelasan status pembaruan HGU, audit dan pengukuran ulang lahan, realisasi hibah gula, penyediaan perumahan warga, pelaksanaan kewajiban fasilitasi 20 persen (plasma), hingga prioritas tenaga kerja lokal. Mereka menilai berbagai komitmen yang pernah disampaikan perusahaan tidak kunjung diwujudkan.
Koordinator AKAR, Siti Isminah, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk desakan agar negara hadir menyelesaikan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.
«”Kami hanya meminta hak masyarakat dipenuhi sesuai kesepakatan. Janji pembangunan perumahan sudah sekitar enam tahun belum direalisasikan. Hibah gula tahunan juga tidak lagi diterima warga. Termasuk kewajiban fasilitasi 20 persen yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” tegasnya.»
Menurut Isminah, masyarakat juga meminta pemerintah membuka secara transparan status HGU yang dikelola PTPN I Regional 5 bersama SGN. Mereka mendesak dilakukan audit serta pengukuran ulang batas HGU dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait.
Nada lebih keras disampaikan Mustofa, Kepala Desa Trisulo yang juga menjadi koordinator aksi. Di hadapan ratusan peserta, ia menegaskan kesabaran masyarakat telah mencapai batas.
«”Kalau hari ini tidak ada penyelesaian, pekan depan kami akan datang lagi dengan sekitar 20 ribu massa untuk mengepung Kebun Dhoho. Kami meminta lahan HGU yang sudah berakhir dikembalikan kepada masyarakat,” ujarnya.»
Mustofa mengatakan sedikitnya 12 kepala desa bersama dua desa perbatasan berada di belakang tuntutan tersebut. Mereka mempertanyakan legalitas HGU yang berdasarkan dokumen pemerintah desa telah berakhir pada 31 Desember 2025. Pemerintah desa juga menagih realisasi hibah gula 2,5 ton yang disebut masih menyisakan tunggakan satu tahun, meminta kepastian pelaksanaan kewajiban plasma, serta mendesak pengukuran ulang batas HGU dengan melibatkan desa agar tidak lagi memicu konflik, terutama terkait saluran irigasi.
Tekanan massa akhirnya memaksa manajemen PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) membuka ruang dialog. Sebanyak 20 perwakilan AKAR diterima dalam audiensi bersama jajaran perusahaan. Pertemuan berlangsung tertutup dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi.
Namun, hingga dialog berakhir, belum ada satu pun poin tuntutan yang disepakati. Tidak ada kepastian mengenai pembaruan HGU, realisasi kewajiban perusahaan, maupun penyelesaian konflik agraria yang menjadi pokok tuntutan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Kediri, Puguh Harjono, menjelaskan HGU PTPN I Regional 5 memang telah berakhir pada 31 Desember 2025. Karena perusahaan tidak mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, mekanisme yang ditempuh adalah pembaruan HGU, bukan perpanjangan.
Menurutnya, selama proses pembaruan yang dapat berlangsung paling lama hingga Desember 2027, hak keperdataan atas lahan masih melekat pada pemegang HGU. Saat ini PTPN telah mengajukan permohonan pembaruan, namun masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pengukuran ulang, pemenuhan KKPR, serta penyediaan lahan plasma atau fasilitasi 20 persen yang dituangkan dalam akta notaris.
Puguh juga meminta proses pengukuran ulang melibatkan pemerintah desa untuk memastikan batas-batas lahan tidak lagi menjadi sumber sengketa.
Meski penjelasan BPN telah disampaikan, hal itu belum mampu meredakan kekecewaan massa. AKAR menegaskan akan terus mengawal proses pembaruan HGU dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan masyarakat tetap diabaikan.
Dengan ancaman pengerahan 20 ribu massa, konflik HGU Kebun Dhoho kini memasuki fase yang lebih serius. Bola panas berada di tangan pemerintah, BPN, dan manajemen PTPN-SGN untuk segera menghadirkan solusi sebelum eskalasi konflik semakin meluas. (yy)
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar