BP3MI Jatim Hadirkan Desk Layanan PMI di MPP Kabupaten Kediri, Perlindungan Pekerja Migran Diperkuat
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mataramanpost.com Komitmen Pemerintah dalam memperkuat pelindungan dan mempermudah akses bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperluas. Hal ini ditandai dengan kegiatan peninjauan lapangan dan sosialisasi pembukaan Desk Layanan BP3MI Jawa Timur yang berlokasi di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Kediri, baru-baru ini.
Langkah strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara BP3MI Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan transparan bagi masyarakat di wilayah Kediri dan sekitarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital KP2MI, Prof. Dr. Moch. Chotib, yang menekankan pentingnya integrasi data dan digitalisasi layanan migrasi tenaga kerja. Turut mendampingi, Kepala BP3MI Jawa Timur, Kadir, yang menegaskan bahwa kehadiran desk layanan ini merupakan langkah jemput bola pemerintah agar setiap calon PMI berangkat secara prosedural dan aman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, menyambut positif kehadiran layanan tersebut. Menurutnya, integrasi layanan BP3MI di MPP akan memangkas jarak birokrasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi terkait peluang kerja luar negeri.
“Kehadiran desk layanan ini adalah bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah. Kita ingin memastikan warga terlindungi sejak awal, bahkan sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri,” ujar Mohamad Solikin. Rabu (1/4/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri tidak lagi memberi ruang bagi praktik penempatan PMI secara ilegal.
Ia menyatakan, pembukaan Desk Layanan BP3MI di MPP menjadi langkah konkret untuk memutus rantai keberangkatan non-prosedural yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi. Tidak boleh lagi ada warga Kediri berangkat tanpa perlindungan hukum hanya karena tergiur janji manis oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ibnu Imad.
Menurutnya, Disnaker Kabupaten Kediri siap mengawal penuh seluruh proses mulai dari edukasi, pelatihan, verifikasi dokumen hingga pemberangkatan calon PMI.
“MPP ini bukan sekadar tempat pelayanan administrasi, tetapi menjadi pusat perlindungan PMI. Semua proses akan kita pastikan transparan, cepat, dan aman. Kami ingin calon pekerja migran berangkat dengan keterampilan, kontrak kerja jelas, dan jaminan perlindungan negara,” tambahnya.
Ibnu Imad juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, BP3MI, dan perusahaan penempatan harus berjalan searah demi menjaga marwah PMI sebagai pahlawan devisa.
“Kita tidak hanya bicara penempatan kerja, tapi masa depan keluarga PMI. Karena itu pengawasan akan kita perketat, dan perusahaan penempatan wajib mematuhi seluruh regulasi,” tandasnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi strategis bersama jajaran pimpinan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) baik kantor pusat maupun cabang di wilayah Kediri guna menyamakan persepsi dalam menciptakan ekosistem penempatan yang aman dan bermartabat.
Dengan dibukanya Desk Layanan BP3MI Jawa Timur di MPP Kabupaten Kediri, diharapkan angka pemberangkatan non-prosedural dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi para pahlawan devisa asal Jawa Timur (disnaker).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar