Mendesak Regulasi Baru: Kembangkan Tata Kelola Pemanfaatan Kawasan SLG Untuk PKL, Dongkrak Potensi PAD Pemkab Kediri
- account_circle Mataraman Post
- calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KEDIRI – mediamataramanpost.com Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Kediri berlangsung dengan penuh semangat, Jumat (29/05/2026).
RDP dengan DPRD Komisi II Kabupaten Kediri di lantai 3 berbagai kritik tajam disampaikan terkait pengelolaan kawasan publik di Kabupaten Kediri, khususnya kawasan strategis Simpang Lima Gumul (SLG).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut surat audiensi dari koalisi sejumlah LSM, di antaranya LSM PPI, Semesta Alam Lestari, Pusdamsa, hingga Barisan Pengamat Kebijakan Publik. Mereka menyoroti tata kelola Pasar Ikan Hias SLG serta transparansi event Kuno Kini 2026 di Taman Hijau SLG.
Santoso, S.Sos., yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kesempatan ini mengatakan bahwa, “Pusat PKL ditempati oleh pasar ikan, UMKM, PKL dan tempat parkir, karena memang situasinya masih sepi pengunjung. Dan kemudian kehadiran RJM di parkir Pusat Kuliner ini sifatnya hanya sementara, jangka pendek untuk mendongkrak pengunjung ikut meramaikan pasar ikan dan UMKM, ” terangnya.
Masih menurut Santoso, “Kami masih mengajukan ke Pimpinan untuk jangka panjangnya RJM akan pindah ke belakang, hal ini akan berdampak positif untuk kemajuan pasar ikan dan UMKM. Sedangkan untuk PKL masih dalam pengusulan akan ditempatkan di Alfamart ke selatan dan juga pasar tugu ke utara, ” demikian pungkasnya.
Dalam forum itu, Aliansi LSM menilai kawasan publik selama ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial dan event sesaat, namun belum mampu menjadi pusat ekonomi yang benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
“Jangan sampai kawasan publik hanya ramai saat ada acara, lalu kembali sepi tanpa aktivitas ekonomi yang jelas. Kawasan strategis harus bisa menjadi sentra kreatif dan pusat UMKM yang hidup setiap hari,” tegas Imam perwakilan Aliansi LSM.
Mereka juga menyoroti perlunya konsep pengembangan kawasan yang lebih serius dan terukur. Menurut Aliansi LSM, banyak fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran besar, namun belum maksimal dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain itu, para aktivis meminta pemerintah daerah Kabupaten Kediri membuka ruang yang lebih luas bagi pedagang kecil, komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga pelaku seni lokal agar kawasan publik mampu kembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau dikelola serius, kawasan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Harus ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan hanya kegiatan seremoni atau agenda tahunan,” lanjutnya.
Tak hanya mengkritisi tata kelola kawasan, forum RDP juga menyinggung pentingnya transparansi pengelolaan event daerah serta keterlibatan pihak swasta dan stakeholder dalam pengembangan kawasan ekonomi kreatif.
Berdasarkan surat undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tertanggal 26 Mei 2026, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah OPD terkait, mulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Bagian Perekonomian dan SDA.
Sementara itu, pihak Komisi II DPRD Kabupaten Kediri menyatakan seluruh masukan dari Aliansi LSM akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah.
Perlu diketahui, RDP berlangsung dinamis dengan berbagai kritik, usulan, hingga dorongan agar segera dibuatkan regulasi baru, untuk kembangkan tata kelola pemanfaatan kawasan SLG. Hal ini benar-benar memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan secara tidak langsung juga akan mendongkrak perolehan PAD di Kabupaten Kediri (yy).
- Penulis: Mataraman Post





Saat ini belum ada komentar