Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Presiden Instruksikan Efisiensi, Menkomdigi: Belanja TIK Harus Berdampak Nyata

Presiden Instruksikan Efisiensi, Menkomdigi: Belanja TIK Harus Berdampak Nyata

  • account_circle Mataraman Post
  • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – mataramanpost.com Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan sambutan dalam Soft Launching Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (26/02/2026). Foto: Ahmad Tri Hawaari/Komdigi

Pemerintah memperketat tata kelola belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan setiap rupiah anggaran digital benar-benar berdampak pada layanan publik, bukan sekadar penambahan aplikasi baru.

Langkah ini ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045, yang menjadi arah jangka panjang transformasi digital pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa seluruh belanja aplikasi dan infrastruktur digital kementerian dan lembaga kini wajib melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance) agar selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden,” tegas Meutya Hafid dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (26/02/2026).

Menkomdigi juga menyoroti masalah banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling terhubung.
Untuk mengatasi hal ini, Kemkomdigi telah mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung ekosistem layanan publik.

Setiap aplikasi pemerintah kini diwajibkan mengadopsi prinsip keterhubungan (interoperabilitas) sejak tahap awal perancangan.

“Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data,” jelasnya.

Untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan tidak terjadi pemborosan lanjutan, pemerintah juga mewajibkan proses audit teknologi yang ketat.

Seluruh instansi juga dituntut untuk menyampaikan hasil evaluasi belanja TIK pada tahun sebelumnya, termasuk bukti tindak lanjut perbaikan.

Mekanisme ini memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah selalu terjaga keamanannya dan patuh pada aturan.
Meutya berharap langkah-langkah tata kelola ini dapat mengubah kebiasaan bekerja yang terkotak-kotak (silo) menjadi pemerintahan yang utuh dan efisien (whole of government).

“Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tandasnya.

Hal ini guna memastikan ruang digital nasional memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia (red).

  • Penulis: Mataraman Post

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tercepat Nasional, 30 Hari Tuntas: Dandim 0809 Kediri Resmikan Pembangunan KDKMP Desa Nambaan, Ngasem

    Tercepat Nasional, 30 Hari Tuntas: Dandim 0809 Kediri Resmikan Pembangunan KDKMP Desa Nambaan, Ngasem

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com Tercepat Nasional, 30 hari tuntas Dandim 0809 Kediri Letkol Inf. Dhavid Nur Hadiansyah resmikan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem. Peresmian diawali dengan potong tumpeng dan buka bersama yang dihadiri oleh Forkompimcam Ngasem, RT, RW, BPD, Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Nambaan, Senin sore, (02/03/2026). Hanya […]

  • Mas Dhito Siapkan Anggaran Rp16 Miliar, Kuota Insentif Guru Keagamaan di Kediri Meningkat

    Mas Dhito Siapkan Anggaran Rp16 Miliar, Kuota Insentif Guru Keagamaan di Kediri Meningkat

    • calendar_month 7 jam yang lalu
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menambah kuota penerima insentif bagi guru Madrasah Diniyah (Madin) dan tenaga pendidik keagamaan lainnya menjadi 13.500 orang pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 4.000 penerima dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9.500 orang. Penambahan kuota tersebut disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito saat […]

  • UIN SATU Tulungagung Larang Nobar Film Pesta Babi di Kampus, Sebut Pemutaran Harus Berizin

    UIN SATU Tulungagung Larang Nobar Film Pesta Babi di Kampus, Sebut Pemutaran Harus Berizin

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Tulungagung, mataramanpost.com – UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung resmi melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di lingkungan kampus. Kebijakan itu diambil karena film tersebut dinilai belum memiliki izin resmi untuk diputar di area institusi negara. Larangan tersebut muncul setelah dua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengajukan izin pemutaran film di dalam kampus. Namun, […]

  • Pilkada Serentak 2024, Kader NasDem Kab. Kediri Nyatakan Tegak Lurus

    Pilkada Serentak 2024, Kader NasDem Kab. Kediri Nyatakan Tegak Lurus

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    Kediri, mataramanpost.com – Adanya hasil survey yang beredar dengan menyebutkan beberapa kader Partai NasDem di Kabupaten Kediri membelot untuk mendukung pasangan calon (paslon) bukan yang direkomendasikan oleh DPP, dibantah oleh seluruh pengurus di semua tingkatan dengan melakukan pernyataan sikap. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Drs. H. Lutfi Mahmudiono dikonfirmasi mengatakan, seluruh kader telah menyataan […]

  • Ini Pesan Disdik: Polemik Diduga Setoran di SMPN 1 Purwoasri, Diklaim Adanya Miskomunikasi Administrasi

    Ini Pesan Disdik: Polemik Diduga Setoran di SMPN 1 Purwoasri, Diklaim Adanya Miskomunikasi Administrasi

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mataramanpost.com Ini pesan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, terkait Polemik dugaan setoran yang sempat mencuat di SMPN 1 Purwoasri. Hal ini mulai menemukan titik kejelasan. Pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan tidak terdapat praktik pemotongan honor sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat. Kepala SMPN 1 Purwoasri, Puguh Supratiknyo, menjelaskan bahwa dana yang […]

  • Festival Pelepasan Siswa SMPN 1 Kras, Tekankan Penguatan Karakter dan Kepedulian Sosial

    Festival Pelepasan Siswa SMPN 1 Kras, Tekankan Penguatan Karakter dan Kepedulian Sosial

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Mataraman Post
    • 0Komentar

    KEDIRI – mediamataramanpost.com Di tengah beragam pandangan yang berkembang terkait kegiatan pelepasan siswa kelas IX, SMPN 1 Kras, memilih menjawabnya dengan pendekatan yang mengedepankan kearifan, musyawarah, dan kebersamaan. Sekolah menegaskan bahwa kegiatan pelepasan bukan sekadar acara perpisahan, melainkan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai sosial peserta didik. Kepala SMPN 1 […]

expand_less